Kamis, 18 November 2010

Beberapa Segi Hukum tentang Somasi



Oleh: J. Satrio *)
Kamis, 21 October 2010
Pengantar
Penulis dengan ini mengajak para pembaca untuk berbincang-bincang tentang lembaga hukum “ somasi “, sedapat mungkin dalam bentuk tanya-jawab.  Ini merupakan suatu percobaan dan penjajagan, apakah makalah dalam bentuk tanya jawab memenuhi selera pembaca.
Topik somasi mestinya menarik untuk disimak, sebab sekalipun somasi memegang peranan yang sangat besar (penting) dalam pelaksanaan hukum, namun -- anehnya -- dalam B.W. sendiri tidak dikenal istilah somasi.      
Namun demikian ada istilah lain yang biasa dikaitkan dengan somasi, yaitu “in gebreke gesteld“ (atau ingebrekestelling), yang bisa diterjemahkan menjadi “pernyataan lalai“ (atau “dinyatakan dalam keadaan lalai“), sebagai yang diatur dalam Pasal 1238 BW. 
Untuk jelasnya kita kutip Ps. 1238 BW:
  “Si berutang dinyatakan dalam keadaan lalai, baik dengan perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu,  atau ia berada dalam keadaan lalai demi perikatannya sendiri, jika perikatan itu membawa akibat, bahwa si berutang berada dalam keadaan lalai, dengan lewatnya waktu yang ditentukan saja“.
Masalahnya adalah, bagaimana orang menyatakan debitur dalam keadaan lalai? Perlu diingat, bahwa “berada dalam keadaan lalai“ merupakan peristiwa yang penting sekali dan membawa akibat hukum yang besar. Hak kreditur untuk menuntut ganti rugi dari debitur didasarkan atas keberadaan debitur dalam keadaan lalai (Ps. 1243 BW). Demikian juga hak untuk menuntut pembatalan perjanjian (Ps. 1267 BW).
Keadaan Lalai
Keadaan lalai berkaitan dengan jatuh temponya kewajiban perikatan debitur, dengan kata lain berkaitan dengan matangnya tagihan ybs. Kalau belum tiba saatnya kewajiban perikatan debitur dilaksanakan, maka debitur tidak bisa dinyatakan dalam keadaan lalai (ditafsirkan dari Ps. 1270 BW).
Bagaimana debitur berada dalam keadaan lalai? Ps. 1238 BW mengajarkan kepada kita, bahwa “keadaan lalai“-nya debitur berkaitan dengan masalah “perintah“ (bevel) yang dituangkan secara tertulis. Kata “perintah“ mengandung suatu peringatan dan karenanya “bevel“ juga bisa diterjemahkan dengan “peringatan“. Karena di sana dikatakan, bahwa perintah/peringatan itu ditujukan kepada debitur (si berhutang) dan debitur (si berhutang) adalah pihak yang dalam perikatan mempunyai kewajiban prestasi, maka tentunya “ perintah/peringatan“ itu datang dari krediturnya, yaitu pihak yang dalam perikatan mempunyai hak (-tuntut) atas prestasi. Sekalipun pasal yang bersangkutan tidak secara tegas mengatakan apa isi perintah kreditur, namun demikian –sehubungan kedudukan para pihak dalam perikatan yang bersangkutan– bisa kita simpulkan, bahwa perintah kreditur adalah agar debitur memenuhi kewajiban perikatannya. Jadi debitur berada dalam keadaan lalai setelah ada perintah/peringatan agar debitur melaksanakan kewajiban perikatannya. Perintah atau peringatan (surat teguran) itu dalam doktrin dan yurisprudensi disebut “somasi“. Somasi yang tidak dipenuhi –tanpa alsasan yang sah– membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak itu semua akibat kelalaian (wanprestasi) berlaku. Jadi, somasi merupakan peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi. Dengan demikian, somasi merupakan sarana untuk menetapkan debitur berada dalam keadaan lalai (kalau somasi tidak dipenuhi).
Konsekuensinya, surat yang tidak berisi perintah/teguran agar debitur berprestasi bukan merupakan somasi. Surat yang berisi kata-kata “kami menunggu penyerahan pesanan kami“ tidak berlaku sebagai suatu somasi. Namun pernyataan dalam gugatan, yang tidak dibantah oleh debitur, bahwa debitur-pemimpin-gudang telah menolak permintaan, yang diajukan berkali-kali, untuk menyerahkan barang yang dititipkan dalam gudangnya, sudah dianggap sebagai suatu somasi (R.v.J. Surabaya 28 Agustus 1912, dalam T. 106 : 367). Kiranya yang disebut surat perintah tidak selalu harus memakai nada memerintah. Surat yang berbunyi: “kami menunggu kiriman paling lambat tanggal….. yang akan datang.”, sudah cukup untuk dinilai sebagai suatu peringatan kapan selambat-lambatnya debitur diminta untuk berprestasi. Yang penting dalam surat teguran nampak tuntutan kreditur akan prestasi  debitur. Mengeluh saja atas tidak adanya penyerahan dari debitur, tidak bisa ditafsirkan sebagai suatu somasi. Sudah bisa diduga akan menjadi masalah, bagaimana menafsirkan suatu surat, apakah merupakan suatu pemberitahuan ataukah sudah merupakan suatu perintah. Semuanya harus dinilai in concreto.
Apakah debitur baru berada dalam keadaan lalai, kalau telah dinyatakan berada dalam keadaan lalai? Berdasarkan redaksi Pasal 1238 BW, debitur berada dalam keadaan lalai bisa karena, setelah diperingatkan dengan benar untuk berprestasi, debitur –tanpa dasar yang bisa dibenarkan-- tetap tidak berprestasi atau bisa juga debitur wanprestasi --tanpa perlu somasi-- atas dasar sifat perikatannya (J. Satrio, 1993 : 106).    
Untuk peristiwa dimana debitur sudah berada dalam keadaan lalai karena sifat perikatan itu sendiri (atau “demi perikatannya sendiri“, Ps. 1238 BW), di sana tidak diperlukan somasi dan karenanya disana tidak ada masalah somasi. Contohnya, kalau ada perjanjian jual beli taart penganten, yang harus diserahkan pada hari pernikahan, tetapi pada hari itu taart tidak dikirimkan, maka pembuat roti sudah wanprestasi dengan lewatnya hari yang disepakati, tanpa perlu lagi ada somasi. Taart itu sudah tidak bernilai lagi atau paling tidak sudah tidak bernilai seperti seandainya taart itu diserahkan pada waktunya (pada hari pernikahan). Kesimpulannya, kalau karena penyerahan yang terlambat, tidak dapat lagi dicapai apa yang dituju oleh kreditur dengan membuat perjanjian itu, maka dengan lewatnya waktu saja sudah terjadi mora ex re, tanpa perlu ada somasi lagi. Mora ex re artinya dengan lewatnya jangka waktu yang disepakati saja, debitur sudah berada dalam keadaan lalai. Jadi tidak perlu somasi. Orang yang lalai melaksanakan kewajibannya disebut telah wanprestasi.
Bentuk Pernyataan Lalai
Dalam Pasal 1238 BW disebutkan tentang “perintah“  atau “akta sejenis“. Yang dimaksud dengan “perintah“ adalah exploit juru sita (A.Pitlo – M.F.H.J. Bolweg, 1979: 54; L.E.H. Rutten, hal. 177). Exploit juru sita sebenarnya merupakan sarana menyampaikan pesan (perintah) secara lisan; salinan atas surat – yang telah dibuat sebelumnya -- yang disampaikan oleh juru sita yang berisi pesan itu disebut exploit, dan karena disampaikan oleh juru sita maka disebut exploit juru sita.
Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah yang dimaksud dengan “akta sejenis“? Kalau istilah “akta sejenis“ diartikan sebagai sejenis dengan “perintah“ -- yang ditafsirkan sebagai exploit jurusita – maka bentuknya harus tertulis. Malahan bisa dipermasalahkan, apakah “akta sejenis“ itu harus berbentuk otentik, mengingat exploit juru sita merupakan akta otentik (Star Busman, hal. 37). Dulu memang penulis-penulis menafsirkannya sebagai akta otentik (L.E.H. Rutten, hal. 177), yang sekarang tidak dianut lagi. MA bahkan pernah mengemukakan pendapatnya dengan tegas bahwa: “Permintaan untuk memenuhi (het vragen van nakoming) yang diperjanjikan tidak diharuskan dengan tegoran juru sita (MA 12 Juni 1957 no. 117 K/Sip/1956, dimuat dalam RYMARI 1993, hal. 134 ). Sekarang doktrin maupun yurisprudensi sepakat, bahwa somasi itu harus berbentuk tertulis dan  tidak perlu dalam bentuk otentik (A. Pitlo – M.F.H.J. Bolweg, 1979 : 55; L.E.H. Rutten, 1973 : 177; MA 1 Juli 1959 no. 186 K/Sip/1959 dimuat dalam RYMARI, 1993, hal 242).
Jadi, apakah teguran dengan surat biasa sudah cukup untuk diterima sebagai suatu somasi? Ya, somasi bisa diberikan dalam bentuk surat biasa (R.v.J. Surabaya 28 Agustus 1912, dalam T. 106 : 367) dan tidak harus disampaikan  melalui exploit juru sita.
Apa beda antara akta biasa dengan exploit juru sita? Exploit juru sita merupakan akta otentik (Ps. 1868 BW) dan karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna (Ps. 1870 BW). Kreditur, yang menegur debitur dengan surat biasa, harus mengatur sendiri, agar nantinya ia bisa membuktikan telah memberikan somasi secara sah. Yang pasti, somasi secara lisan tidak dibenarkan. Dengan kata lain, teguran secara lisan tidak berlaku sebagai suatu somasi (HgH Batavia, 24 Desember 1936, dalam T. 145 : 10).
Kapan Debitur Lalai?
Maksudnya dalam keadaan yang bagaimana debitur berada dalam keadaan lalai? Apakah debitur yang tidak berprestasi sebagaimana mestinya, selalu sudah melakukan wanprestasi? Dengan kata lain, apakah wanprestasi sama dengan tidak berprestasi?
Tidak! Sebab ada kalanya debitur dibenarkan untuk tidak berprestasi, maksudnya, ada kalanya sekalipun debitur tidak berprestasi sebagaimana mestinya, ia tidak wanprestasi. Yang demikian muncul, kalau sekalipun debitur tidak memenuhi kewajiban perikatannya, tetapi ia tetap dibenarkan untuk tidak berprestasi, seperti umpamanya, karena ia menghadapi keadaan memaksa. Dalam keadaan memaksa debitur  tidak wanprestasi sekalipun ia tidak memenuhi kewajiban perikatannya.
Wanprestasi tidak sama dengan tidak berprestasi. Jadi, kalau diatas dikatakan “orang yang lalai melaksanakan kewajibannya disebut telah wanprestasi“, ini tidak sama dengan mengatakan “orang yang tidak berprestasi dikatakan wanprestasi“, sebab didalam kata “lalai“ sudah terkandung unsur salah, dan karenanya tidak dibenarkan untuk tidak berprestasi (J. Satrio, 1993 : 251).

Di atas ada disebut tentang orang/debitur yang lalai memenuhi kewajiban prestasinya. Lalai selalu mengandung unsur salah. Apakah dengan demikian, debitur baru dikatakan wanprestasi, kalau dalam sikap “tidak berprestasi“ ada unsur salah pada dirinya?          
Benar sekali, sebab kalau debitur punya dasar yang dibenarkan undang-undang untuk tidak berprestasi, maka tidak dapat dikatakan debitur wanprestasi.
Kesimpulannya, debitur dikatakan wanprestasi, kalau setelah debitur disomir dengan benar, debitur –tanpa alasan yang dibenarkan--  tetap tidak berprestasi sebagaimana mestinya (bersambung).                     
Purwokerto, 9 Agustus 2010
Kapan Perlu Somasi
Permasalahannya adalah, mengapa agar debitur berada dalam keadaan lalai, perlu ada pernyataan lalai?  Dalam peristiwa yang bagaimana somasi perlu dilancarkan?
Karena banyak perjanjian ditutup tanpa menetapkan batas akhir kapan debitur harus berprestasi, lalu bagaimana debitur tahu kapan ia harus berprestasi, bagaimana debitur tahu kreditur sudah menghendaki penyerahan prestasi perikatan? Bukankah dalam hal dalam perjanjian tidak ditetapkan waktu penyerahan, adalah layak, bahwa debitur menunggu kreditur menuntut prestasi perikatan?
Ya. Dan kalaupun ada disebutkan suatu ketentuan waktu, jangan lupa, BW menentukan, bahwa ketentuan waktu itu harus ditafsirkan untuk keuntungan si berhutang, debitur (vide Pasal 1270  BW). Pasal 1270 BW mengatakan: “Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan si berutang, kecuali jika dari sifat perikatannya sendiri, atau dari keadaan, ternyata bahwa ketetapan waktu telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang“.
Lalu, bagaimana suatu ketentuan waktu ditafsirkan?
Kalau, misalkan, telah ditetapkan bahwa utang-piutang itu – dengan bunga 7% setahun -- berlaku sampai tanggal 1 September 2010, maka ketentuan waktu itu – sesuai dengan ketentuan Pasal 1270 BW -- harus ditafsirkan untuk keuntungan debitur.

Bagaimana ketentuan waktu ditafsirkan, agar menguntungkan debitur?
Agar ketentuan waktu itu menguntungkan debitur, maka caranya adalah: dari sejak hutang ada, debitur berhak untuk sewaktu-waktu melunasi hutang itu, sedang kreditur baru boleh menagih pada tanggal yang disepakati (Ps. 1759 BW), dengan cara mensomir debitur agar membayar. Mengapa masih perlu disomir? Karena kreditur pada asasnya bebas untuk minta pelunasan pada tanggal 1 September 2010, atau membiarkan hutang itu tetap berjalan terus, karena masih ingin menikmati lebih lanjut bunga 7% setahun itu. Bagaimana debitur tahu, bahwa kreditur sudah menghendaki pelunasan? Kalau dalam perjanjian hanya ditentukan, bahwa obyek perjanjian harus diserahkan 14 hari sesudah perjanjian ditutup, maka kalau setelah 14 hari lewat, penjual tetap belum menyerahkan obyek perjanjian, pembeli – yang menghendaki penyerahan -- harus melancarkan somasi lebih dahulu, sebelum menuntut ganti rugi dan atau pembatalan perjanjian. Kiranya suatu cara berpikir yang logis dan patut. Cara berpikir seperti itu juga dianut oleh suatu Pengadilan di Belanda (Hof Amsterdam 7 April 1919, NJ. 1920, 145, dalam WPNR 2662, 1921, hal. 6). Dengan kata lain, penyebutan waktu disini tidak diterima sebagai termijn batal (batas akhir prestasi).
Apakah, kalau kreditur sudah menghendaki debitur berprestasi, kreditur bisa minta debitur untuk segera memenuhi kewajiban prestasi debitur?
Ya, tergantung dari yang namanya “segera“ itu seberapa lama. Yang pasti, kalau kreditur sudah menghendaki debitur berprestasi, kiranya patut, kalau kepada debitur diberikan waktu yang layak memenuhi kewajibannya. Untuk sekedar contoh, kalau kita membeli barang di toko, maka penjual harus memberikan waktu yang layak bagi pembeli untuk membayar harganya, demikian juga dengan pembeli, yang juga harus memberikan waktu yang pantas agar penjual bisa menyerahkan barangnya. Penjual kiranya tidak boleh membatalkan jual beli dengan mengatakan, tadi waktu saya menyetujui penawaran anda, anda tidak segera menerimanya sih, sekarang saya sudah tidak mau lagi menjual dengan harga itu lagi. Wah, kalau begitu kan repot, mestinya kepada pembeli harus diberikan kesempatan untuk memikirkan, apakah ia akan mengakseptir penawaran penjual atau tidak. Pergaulan hidup dalam masyarakat akan sangat sulit, kalau para pihak yang akan menutup perjanjian tidak mau untuk saling memberikan toleransi untuk masing-masing pihak diberikan waktu untuk mempertimbangkan, apakah akan menerima suatu penawaran atau tidak.  Mestinya harus ada tenggang waktu yang pantas. Itulah dasar dari berlakunya asas dalam hukum yang mengatakan, penawaran mengikat untuk suatu jangka waktu tertentu. Dalam tenggang waktu penawaran-mengikat, yang memberikan penawaran tidak boleh menolak akseptasi dari lawan janjinya. Namun, mengingat lamanya jangka waktu mengikat itu ditentukan berdasarkan benda obyek perjanjian dan keadaan yang ada pada saat perjanjian ditutup – jadi tidak ada patokan umum untuk itu – maka dikatakan, bahwa tenggang waktu itu haruslah patut. Semuanya harus dilihat itu concreto. Yang pasti, jangka waktu itu tidaklah harus sedemikian lamanya, supaya debitur yang selama ini enak-enakan saja -- tidak membuat persiapan-persiapan -- bisa menyelesaikannya, kalau ia baru mulai sejak ada somasi (demikian pendapat HR 11 Januari 1934, NJ. 1934, 310). Kalau membangun rumah butuh 6 bulan, maka sesudah ia tinggal diam selama 5 bulan, tidak harus diberikan waktu 5 bulan lagi untuk menyelesaikannya.
Karenanya, suatu somasi agar debitur segera membayar uang sewa yang tertunggak– yang, karena tidak menyebutkan tenggang waktu, tentunya ditafsirkan pada saat itu juga -- tidak dibenarkan, dengan konsekuensinya, tidak mempunyai akibat hukum sebagai suatu somasi, demikan pendapat dari Pengadilan tertinggi dimasa Nederlands Indie, yaitu HgH Batavia (17 April 1930, dalam T. 132 : 201). Kalau kreditur mensomir debitur, tetapi tidak memberikan tenggang waktu yang pantas bagi debitur untuk memenuhi permintaan kreditur, maka orang boleh beranggapan, bahwa kreditur tidak serius menghendaki prestasi debitur. Kreditur nampaknya sengaja membuat debitur tidak bisa memenuhi kewajiban perikatannya. Dalam peristiwa seperti itu kita perlu curiga, bahwa kreditur sendiri, dalam kedudukannya sebagai debitur dalam perikatan yang lain, yang timbul dari perjanjian yang sama, mungkin sekali tidak bisa memenuhi kewajiban perikatanya dan agar ia tidak kena somasi, ia mensomir lebih dahulu – dengan tenggang waktu yang tidak mungkin dipenuhi oleh debiturnya – agar ia selamat. Dalam peristiwa seperti itu kiranya patut untuk dikatakan, kreditur dengan somasi itu tidak mempunyai itikad baik. Mungkin dia sendiri tidak bisa memberikan prestasi yang dijanjikan dan karenanya berusaha untuk menuntut pembatalan perjanjian. Jadi dalam melancarkan somasi kreditur harus melakukannya dengan itikad baik (mengenai hal ini lihat komentar dibawah nanti).
Apa artinya kalau dikatakan “tidak mempunyai akibat hukum sebagai suatu somasi“? Artinya debitur tidak berada dalam keadaan lalai, sekalipun ia tetap saja tidak berprestasi, tidak menanggapi teguran kreditur.

Permasalahannya yang selalu muncul adalah, seberapa lama waktu yang “layak/pantas“ itu. Sudah dikatakan, tidak ada patokan umum, kesemuanya bergantung dari fakta dan keadaan yang ada pada saat perjanjian ditutup. Semuanya dinilai in concreto.
Kalau dalam somasi kreditur harus menetapkan, kapan – dalam tenggang waktu yang layak -- debitur paling lambat harus berprestasi, dan lewatnya waktu yang ditetapkan menjadikan debitur berada dalam keadaan wanprestasi, apakah dengan demikian bisa kita simpulkan, bahwa melalui somasi, kreditur bisa membuat suatu perjanjian yang tidak mempunyai batas akhir prestasi (termijn batal) menjadi mempunyai termijn batal dengan melancarkan somasi?
Ya, benar sekali, dengan berpegang kepada prinsip seperti tersebut diatas, maka suatu perjanjian yang tidak mengandung ketentuan waktu bisa dibuat menjadi mempunyai ketentuan waktu – bahkan ketentuan waktu sebagai termijn batal – dengan melancarkan somasi.
Fungsi Pernyataan Lalai
Diluar peristiwa, dimana debitur dengan sendirinya telah wanprestasi dengan lewatnya waktu yang ditentukan (ex re), somasi mempunyai fungsi untuk menetapkan debitur berada dalam keadaan lalai.  Pernyataan dalam “keadaan lalai“ penting sekali bagi kreditur dan akan membawa akibat hukum yang sangat besar bagi debitur. Sebagai telah dikemukakan diatas, didalam “keadaan lalai“ terkandung unsur “salah“ (dalam arti luas). Untuk itu dapat dikemukakan Pasal 1243 BW, yang untuk jelasnya kita kutip: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatanya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya“.
Dalam pasal tersebut di atas dengan tegas dikatakan, bahwa debitur baru diwajibkan membayar penggantian biaya, rugi dan bunga, setelah dilancarkan somasi, yang telah diabaikan oleh debitur, atau dengan kata lain, setelah debitur dalam keadaan lalai (wanprestasi). Ditinjau dari sudut kreditur, kreditur baru berhak atas penggantian biaya, rugi dan bunga, kalau debitur telah berada dalam keadaan lalai (wanprestasi).

Anak kalimat Pasal 1243 BW yang berbunyi “jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya“ tertuju kepada peristiwa dimana debitur telah wanprestasi ex re.
Fungsi Penyebutan Waktu Pelaksanaan Eksekusi
Kalau penyebutan waktu dalam perjanjian tidak diartikan sebagai batas akhir debitur bisa berprestasi, apakah dengan begitu penyebutan waktu penyerahan menjadi sama sekali tidak berguna?
Tidak begitu, karena sekalipun ketentuan waktu disini bukan merupakan temijn batal (bukan batas akhir prestasi), namun ketentuan waktu tetap penting bagi kreditur, karena waktu itu menentukan, sejak kapan ia berhak untuk menuntut pemenuhan dan kalau somasi diberikan menjelang waktu itu dan menuntut agar debitur paling lambat harus berprestasi pada tanggal itu, maka sejak ketentuan waktu itu sikap tinggal diam dari debitur tidak perlu ditolerir.
Bagaimana kalau terjadi ada suatu perjanjian, dalam mana disepakati, bahwa pekerjaan memasang gorden dan perlengkapan rumah harus selesai pada suatu tanggal tertentu, apakah – apabila pekerjaan ternyata belum selesai -- dengan lewatnya tanggal itu saja debitur belum dapat dikatakan telah wanprestasi dan untuk itu masih perlu disomir?
Memang disini telah ditentukan hari kapan pekerjaan harus selesai, namun kita juga harus mempertimbangkan, apakah para pihak memang menghendaki ketentuan waktu sebagai suatu termijn batal. Ingat, dalam menafsirkan suatu perjanjian, kita harus mengutamakan mencari kehendak para pihak, demikian Pasal 1343 BW. Kalau begitu, bukankah dalam praktek sehari-hari ketentuan waktu tidak ditafsirkan sebagai termijn batal dan sudah umum bahwa sepakat waktu dilanggar ? Bukankah kebiasaan turut menentukan arti dari suatu perjanjian  (Pasal 1346 BW). Kalau ada bikin baju, dan memperjanjikan baju harus selesai pada suatu hari tertentu, bukankah sudah biasa waktu penyelesaiannya molor? Kiranya peristiwa seperti itu juga sering dialami orang yang mereparasikan motor, mobil atau barang elektronik pada seorang reparatur. Bukankah sudah biasa – ada kebiasaan -- anda menegur debitur berkali-kali – sebelum anda melancarkan gugatan --  dengan mana anda secara diam-diam menganggap waktu yang telah disepakati tidak dimaksudkan sebagai termijn batal? Berdasarkan Ps. 1343 jo Ps. 1346 BW perjanjian harus ditafsirkan sesuai dengan kehendak para pihak dengan memperhatikan kebiasaan setempat.
Kesimpulannya: pada asasnya, lewatnya waktu yang disepakati saja, tidak cukup untuk menganggap debitur telah wanprestasi.
Permasalahan. Bagaimana kalau ketentuan waktu dalam perjanjian jual beli berkaitan dengan barang yang harganya sangat fluktuatif (yang naik turunnya cepat sekali), atau apakah penyebutan waktu pengkapalan – menyerahkan untuk diangkut dalam kapal – untuk kapal tertentu bukan merupakan batas akhir, dan karenanya debitur tidak wanprestasi dengan lewatnya waktu itu?
Kapal barang tidak berjalan menurut jadwal seperti kereta api atau bis. Kapal yang bersangkutan mungkin baru sandar lagi di pelabuhan yang sama setelah satu bulan, bahkan bisa lebih. Kalau setelah tanggal jadwal kapal itu lewat, debitur masih harus disomir, maka tenggang waktu yang diberikan harus sama dengan yang dibutuhkan bagi kapal itu untuk datang sandar lagi di pelabuhan semula, karena dalam perjanjian disepakati untuk peng-kapalan dengan kapal tertentu. Debitur tahu atau paling tidak seharusnya tahu, bahwa penyebutan nama kapal dan tanggal pengapalan merupakan faktor penting sekali bagi kreditur. Kiranya patut, kalau dalam peristiwa demikian penyebutan waktu dalam perjanjian harus dianggap sebagai batas akhir, sehingga debitur harus dianggap telah wanprestasi dengan lewatnya waktu itu.
Dengan demikian, apakah atas penyebutan suatu waktu dalam perjanjian harus ditafsirkan sebagai batas akhir atau bukan, ditentukan oleh fakta, peristiwa dan keadaan yang ada disekitar perjanjian itu. Kalau dalam perjanjian sewa menyewa telah disepakati, bahwa penyewa akan datang masuk dan menikmati rumah sewa pada suatu hari tertentu, maka kalau pada hari itu pemilik belum menyiapkan rumah agar penyewa bisa masuk rumah sewa, maka kiranya penyewa tidak perlu melancarkan somasi, karena bisa dibayangkan, mungkin calon penyewa pada hari yang ditentukan sudah datang dengan truk membawa semua perkakas rumah tangganya, mungkin sudah melepaskan rumah sewa yang lama, lalu apa ia masih perlu mensomir pemilik agar menyiapkan rumah sewanya ? Kiranya patut, kalau dengan lewatnya hari penyerahan yang disepakati, pemilik sudah berada dalam keadaan lalai. Dengan perkataan lalai, dalam peristiwa seperti itu, ketetapan waktu merupakan termijn batal. Bukankah ketentuan waktu disini harus ditafsirkan untuk keuntungannya penyewa? Dengan pendapat seperti itu kita tidak sendirian, sebab HR juga pernah mengemukakan pendapatnya seperti itu (HR 30 April 1915, NJ. 1915, 915).
Batas Akhir Prestasi (Termijn Batal)
Permasalahan: apakah orang tidak bisa menyepakati suatu waktu, pada saat mana debitur  pasti wajib untuk melunasi hutang perikatannya tanpa diperlukan adanya somasi? dengan konsekuensinya debitur sudah wanprestasi dengan lewatnya waktu yang disepakati saja?
Bisa, yaitu dengan menyepakati suatu waktu tertentu sebagai batas akhir prestasi atau d.p.l. dengan klausula termijn batal. Dalam peristiwa seperti, wanprestasi debitur sudah terjadi dengan sendirinya dengan lewatnya batas akhir prestasi, sehingga tidak memerlukan somasi lagi.  Contohnya dalam perjanjian kredit Bank biasanya memasukkan klausula yang berbunyi: “Para pihak sepakat untuk menetapkan, bahwa dengan lewatnya tanggal …….. saja debitur harus dianggap telah wanprestasi, sehingga tidak perlu diberikan somasi atu surat teguran sejenis itu“. Dengan klausula seperti itu berarti tanggal ……. merupakan batas akhir/verval termijn.
Sifat Somasi
Permasalahan: apakah somasi mengkonstatir keadaan wanprestasi debitur, ataukah somasi menimbulkan keadaan wanprestasi dari debitur? Dengan kata lain, apakah somasi bersifat konstatatif atau konstitutif?
Kalau kita berangkat dari perumusan somasi sebagai suatu pemberitahuan atau peringatan kepada debitur, bahwa kreditur menghendaki prestasi debitur, baik segera atau nanti pada suatu waktu tertentu, maka debitur baru berada dalam keadaan lalai, kalau debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya pada saat yang ditentukan. Hal itu berarti, bahwa debitur dalam keadaan lalai setelah ada somasi, yang tidak dipenuhi. Dengan cara berfikir seperti itu, maka somasi – yang tidak dipenuhi -- bersifat konstitutif, menimbulkan keadaan lalai. Konsekuensinya, sebelum ada somasi, debitur belum berada dalam keadaan lalai.
Kalau kita berangkat dari pikiran, bahwa somasi adalah tindakan mengkonstatir, bahwa debitur memang telah tidak memenuhi kewajiban prestasinya, atau dengan kata lain mengkonstatir bahwa debitur sudah berada dalam keadaan wanprestasi, maka debitur sudah wanprestasi sebelum disomir. Pada waktu yang lampau memang ada yang berpendapat seperti itu (HgH 28 Agustus 1912, dalam T. 106 : 367).
Pendapat yang demikian tidak benar (L.E.H. Rutten, 1973 : 170), karena somasi hanya suatu peringatan dari kreditur, agar debitur memenuhi kewajiban perikatannya dan sama sekali tidak mengatakan, bahwa debitur telah tidak memenuhi somasi itu. Bukankah bisa saja atas somasi itu debitur segera membayar kewajiban perikatannya dengan baik dan dengan itu hutang lunas, sehingga sama sekali tidak ada masalah wanprestasi, sekalipun ada somasi? Jadi somasi bukan mengkonstatir keadaan lalai, tetapi suatu peringatan agar debitur berprestasi, dengan konsekuensinya, kalau debitur – tanpa alasan yang sah -- tetap tidak berprestasi, maka somasi menjadikan debitur dalam keadaan lalai  (HR 29 Januari 1915, 485, dimuat dalam P. De Prez, Gids Burgelijk Recht, Deel I, no. 87).
Mengapa hal itu perlu dipermasalahkan?
Kalau somasi hanya mengkonstatir wanprestasinya debitur – menyatakan debitur sudah wanprestasi -- maka debitur sebenarnya sudah wanprestasi sebelum somasi. Hal itu berarti, bahwa pada saat itu hutang debitur sudah matang untuk ditagih.  Kalau diikuti pendapat ini (yang mengatakan somasi bersifat konstatatif), maka pernyataan lalai diberikan pada saat debitur sudah dalam keadaan lalai; menurut pendapat ini somasi tidak untuk menetapkan debitur lalai. Konsekuensinya pernyataan lalai (somasi) tidak mungkin dilayangkan, sebelum kewajiban matang untuk ditagih. Bukankah debitur belum waktunya untuk berprestasi.
Kalau somasi – yang tidak dipenuhi -- menimbulkan keadaan lalai/wanprestasi – sebagaimana pendapat yang mengatakan somasi bersifat konstitutif, maka somasi sudah bisa diberikan sebelum tagihan matang untuk ditagih (HR 29 Januari 1915, NJ. 1915, 485; Losecaat Vemeer, hal. 171). Sudah tentu kepada debitur harus diberikan tenggang waktu yang patut, agar debitur bisa memenuhi permintaan somasi kreditur. Dengan itu berarti, bahwa dalam perjanjian yang mengandung ketentuan waktu, maka tenggang waktu somasi paling tidak harus mencapai waktu yang disepakati para pihak dalam perjanjian. Kesimpulannya, gugatan dan somasi bisa dilancarkan berbarengan. Dalam gugatan – yang diterima sebagai suatu somasi– kreditur memperingatkan debitur untuk berprestasi paling lambat pada suatu waktu tertentu dan sekaligus, kalau tidak dipenuhi, menuntutnya di muka Hakim.
Permasalahan berikutnya adalah, apakah untuk penerapan Pasal 1267 BW perlu didahului dengan suatu somasi? Pasal 1267 BW mengatakan, bahwa: “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian kerugian“.
Untuk menuntut pemenuhan perikatan, kreditur tidak perlu melancarkan somasi. Hak untuk menuntut pemenuhan sudah melekat pada perjanjian bersangkutan. (HgH Batavia 24 September 1903, dimuat dalam Duparc hal. 63; HR 15 Mei 1964, NJ. 1964, 414).
Namun hak untuk menuntut ganti rugi baru ada setelah debitur dalam keadaan lalai (wanprestasi  Ps. 1243 BW). Dengan berpegang kepada redaksi Pasal 1267 BW dan pendapat, bahwa somasi bersifat konstatatif seperti tersebut di atas, maka kreditur, untuk menuntut ganti rugi –baik ganti rugi itu dikaitkan dengan tuntutan pemenuhan ataupun pembatalan perikatan– mestinya tidak memerlukan somasi lebih dahulu, karena debitur sebenarnya sebelum ada somasi sudah berada dalam keadaan wanprestasi, karena somasi hanya mengkonstatir saja keadaan wanprestasi yang sudah ada.
Sebaliknya, kalau kita ikuti teori yang mengatakan, bahwa somasi bersifat konstitutif  untuk adanya keadaan wanprestasi, maka kreditur untuk melaksanakan haknya berdasarkan Pasal 1267 BW, harus mensomir debitur lebih dahulu.
Permasalahan selanjutnya adalah, apakah untuk penerapan Pasal 1267 BW –yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya prestasi-- memang mensyaratkan somasi?
Pasal 1267 BW berada dalam suatu rangkaian dengan Pasal 1265 dan  Pasal 1266 BW. Pasal 1265 BW berbicara tentang syarat batal, yang apabila dipenuhi, maka perikatan menjadi batal. Pasal 1266 ayat (1) BW mengatakan, bahwa dalam perjanjian timbal balik, syarat batal dianggap selalu ada di dalamnya. Namun demikian, apabila syarat batal itu terpenuhi, perikatan tidak batal dengan sendirinya, tetapi harus dimintakan pembatalannya melalui seorang Hakim. Jadi, untuk pembatalan perikatan, dimana syarat batal terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya somasi. Dengan demikian, kata “ tak dipenuhinya perikatan “ dalam Pasal 1267 BW adalah sama dengan peristiwa dipenuhinya syarat batal, sehingga untuk tuntutan pembatalan tidak diperlukan somasi.
Permasalahannya adalah, kapan dikatakan debitur tidak memenuhi kewajiban perikatannya? Kembali kepada apa yang disebutkan didepan, debitur wanprestasi, kalau ia setelah disomir tetap tidak memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik, tanpa adanya dasar yang membenarkan, kecuali sifat perikatannya mewajibkan debitur memenuhi kewajibannya pada waktu tertentu, yang telah dibiarkan lewat.
Prestasi dan Wanprestasi
Karena somasi merupakan teguran agar debitur berprestasi, maka somasi baru mempunyai arti, kalau debitur belum berprestasi. Kalau debitur sudah berprestasi, untuk apa mesti diperingatkan untuk berprestasi.
Apakah kalau debitur sudah berprestasi, ia tidak mungkin wanprestasi? Perlu diingat, agar jangan dikacaukan antara somasi sebagai sarana untuk menetapkan debitur dalam keadan wanprestasi dan masalah, dalam keadaan apa saja debitur telah berada dalam keadaan wanprestasi.
Debitur wanprestasi kalau debitur:
-  terlambat berprestasi
-  tidak berprestasi
     -  salah berprestasi.
Di atas dipermasalahkan, apakah kalau debitur telah berprestasi, debitur tidak mungkin wanprestasi?  Bagaimana kalau debitur berprestasi tetapi prestasinya salah?
Yang dimaksud dengan “berprestasi“ adalah berprestasi dengan baik dan kalau prestasi itu diperjanjikan, maka berprestasi dengan baik adalah sebagaimana diperjanjikan. Salah berprestasi adalah memberikan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan karenanya dalam peristiwa seperti itu debitur tidak bisa dikatakan telah berprestasi. Dengan demikian salah berprestasi adalah sama dengan tidak berprestasi.
Kreditur yang menerima benda yang lain dari yang diperjanjikan dari debitur, wajib untuk menerimanya dengan protes, kalau ia keberatan dengan prestasi yang salah itu.
Apakah kreditur tidak boleh tinggal diam dulu dan akan menentukan sikapnya kemudian? Dalam peristiwa seperti itu, sikap tinggal diam kreditur –yang melebihi batas waktu yang layak-- bisa dianggap, bahwa kreditur telah menerima baik penyerahan itu dan selanjutnya telah melepaskan haknya untuk menuntut penyerahan benda yang sesuai dengan yang diperjanjikan.
Namun demikian kepada kreditur harus diberikan waktu yang pantas untuk memeriksa benda yang diserahkan, sebaliknya ia juga tidak boleh untuk seenaknya menunda memeriksa kiriman itu. Kiranya itikad baik menuntut, agar dalam pelaksanaan suatu perjanjian, para pihak mengindahkan tuntutan kepantasan dan kepatutan yang berlaku dalam pergaulan hidup (Pasal 1338 ayat 3 BW). Jadi, tidak semua teguran/peringatan mempunyai daya kerja sebagai suatu somasi. Kalau demikian, maka ada teguran atau peringatan yang, sekalipun tidak dipenuhi, tidak mengakibatkan debitur berada dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
Lalu dalam keadaan yang bagaimana teguran/peringatan dari kreditur tidak berakibat debitur dalam keadaan lalai, kalau teguran/peringatan itu tidak dipenuhi? Yang demikian terjadi kalau teguran/peringatan itu tidak memenuhi syarat untuk sahnya suatu somasi.
Somasi dan Iktikad Baik
Dalam peristiwa yang bagaimana somasi tidak sah, dalam arti, tidak membawa akibat hukum sebagaimana yang diharapkan dari suatu somasi? Misalnya somasi yang diberikan secara lisan atau somasi yang meminta kreditur menentukan gudang tempat penyerahan, padahal debitur belum menguasai benda yang harus diserahkan, merupakan somasi dengan itikad buruk. Tidak dipenuhi somasi seperti ini tidak mengakibatkan kreditur berada dalam keadaan wanpresatsi (HgH Batavia 10 Maret 1921, dalam T. 114 : 218). Ternyata iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian harus diperhatikan. Menuntut kreditur untuk membayar tunai, pada saat menerima penyerahan obyek perjanjian di Semarang, padahal secara kontraktual disepakati pembayaran akan dilakukan di Batavia (HgH Batavia 18 Juni 1925, dalam T. 122 : 342). Yang demikian bukan merupakan somasi yang sah.
Bagaimana kalau ada somasi, yang menuntut penyerahan obyek perjanjian sebanyak 5250 kg, padahal kreditur hanya masih berhak atas penyerahan sebesar 5050 kg? Apakah, karena jumlah atas mana kreditur masih berhak, tidak pas dengan yang disebutkan dalam somasi, somasi itu menjadi tidak sah? Menjadi tidak membawa akibat sebagaimana diharapkan dari suatu somasi?
Kiranya tidak pantas, kalau atas dasar sedikit kekeliruan saja, debitur boleh mengabaikan somasi tanpa membawa  akibat, bahwa debitur berada dalam keadaan lalai.  Kesalahan itu sedemikian kecilnya, sehingga kepatutan menentang pendapat, yang mengatakan somasi itu tidak sah.
Exceptio non adimpleti contractus
Ekseptio non adimpleti contractus adalah suatu tangkisan, yang mengatakan anda sendiri belum berprestasi dan karenanya anda tidak patut untuk menuntut saya berprestasi. Eksepsi ini dikemukakan untuk melawan tuntutan kreditur akan pemenuhan perikatan. Sudah bisa diduga, bahwa tangkisan itu hanya berlaku untuk perjanjian timbal balik saja.
Masalahnya adalah, bagaimana kalau tangkisan itu dikemukakan untuk melawan somasi kreditur?  Dengan kata lain, apakah ada kewajiban bagi kreditur untuk memenuhi kewajibannya sendiri lebih dahulu, sebelum ia mensomir debiturnya?
Di dalam BW tidak ada ketentuan umum tentang hal itu. Jadi secara umum tidak disyaratkan, bahwa kreditur harus memenuhi kewajiban perikatannya lebih dahulu, sebelum ia mensomir debitur. Namun para sarjana pada umumnya mengakui hak tangkisan seperti itu (Rutten, Overeenkomten, hal. 325).
Bagaimana pendapat yurisprudensi? Pendapat Pengadilan mengenai hal ini tidak jelas. Namun demikian secara umum diterima pendapat, bahwa para pihak dalam perjanjian tetap harus memenuhi kewajibannya, sekalipun pihak lain wanprestasi (Rutten, loc.cit.). Jadi tidak nampak diterima asas exeptio non adimpleti contractus. Konsekuensinya, seorang penyewa yang mengemukakan, bahwa lawan janjinya wanprestasi, tidak membebaskan dirinya sendiri untuk berprestasi (HgH Batavia 24 Maret 1938, T. 147 : 700).
Debitur yang melawan dengan exceptio non adimpleti contractus tentunya mau menghindar dari kewajibannya memenuhi perikatan. Lalu bagaimana jalan keluarnya, kalau debitur mau terlepas dari kewajiban perikatannya?
Ya, dengan menuntut pembatalan perjanjian. Pada asasnya tuntutan pemenuhan dan pembatalan bisa dikemukakan para pihak dalam perjanjian, terlepas dari, apakah ia sendiri sudah memenuhi kewajibannya atau belum.
Namun demikian, mengingat dalam perjanjian timbal balik kedua prestasi timbal balik berhubungan sangat erat satu sama lain, maka kiranya bisa diterima, bahwa kalau pihak yang satu menuntut pemenuhan dari pihak yang lain, maka ia sendiri sudah harus memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ybs. Hal itu berarti, bahwa mestinya exeptio non adimpleti contractus bisa diterima secara umum.

Khusus untuk perjanjian jual beli, ada suatu ketentuan yang mengandung syarat seperti itu, sebagai yang diatur dalam Pasal 1478 BW. Untuk jelasnya, kita kutip Pasal 1478 BW yang  berbunyi: “Si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedang si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya“.
Apakah dengan itu berarti, bahwa pembeli harus memenuhi kewajiban pembayarannya lebih dahulu, sebelum mensomir penyerahan barang yang ia beli dari penjual? Ya, benar sekali.
Kita coba sekarang untuk meninjau ketentuan yang mengatur kewajiban pembeli. Dalam Pasal 1513 BW dikatakan, bahwa: “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian“.
Lalu dalam Pasal 1517 BW dikatakan: “Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267“.
Jadi memang ada ketentuan yang mewajibkan pembeli membayar harga pembelian, dan dari pasal-pasal itu nampak, bahwa pembeli harus membayar lebih dahulu untuk dapat menuntut penyerahan barang dari penjual. Sebaliknya – sebagaimana sudah disebutkan di depan -- dalam Ps. 1478 BW dikatakan, bahwa: “Si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedang si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya“.
Kesimpulannya pembeli baru bisa melancakan somasi kepada penjual secara sah, kalau ia telah membayar harga pembeliannya kepada penjual.
Apa yang dimaksud dengan “penjual mengizinkan penundaan pembayaran“? Maksudnya penjual telah memberikan kesempatan untuk tidak segera membayar harga pembelian dan penundaan yang demikian tidak menghalangi pembeli melancarkan somasi menuntut penyerahan, sekalipun pembeli belum membayar harganya.
Bagaimana kalau somasi pembeli ditujukan kepada penjual – untuk penyerahan barang yang dibeli – tetapi disertai dengan janji untuk membayar harganya atau dengan menawarkan uang harga pembelian?

“Menawarkan pembayaran“ atau “menjanjikan pembayaran“ belum cukup untuk memenuhi ketentuan Pasal 1478 BW, yang mensyaratkan pembeli untuk“membayar harganya“.
Kesimpulannya, somasi pembeli kepada penjual untuk penyerahan obyek jual beli, yang disertai dengan penawaran atau janji pembayaran, bukan merupakan somasi yang sah.
Bagaimana kalau penyerahan itu dilakukan dengan syarat “loco gudang penjual“ padahal barang itu sudah keluar dari gudangnya? Keluar dari gudang belum berarti telah sampai pada kreditur. Apakah dalam peristiwa seperti itu kreditur masih mempunyai hak untuk melancarkan somasi?
Mengapa dipersoalkan? Karena bukankah  klausula “loco gudang“ baru mengatur siapa saja yang  menanggung resiko, dengan kata lain mengatur, sampai sejauh mana debitur menanggung kerugian atas obyek jual beli yang ada diluar salahnya?
Klausula seperti itu baru mempunyai arti, bahwa kalau ada kerugian yang timbul pada benda itu sesudah keluar dari gudang -- diluar salahnya penjual -- kerugian menjadi tanggungan pembeli. Klausula seperti itu belum membuktikan, bahwa benda yang diserahkan adalah sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan kata lain, hal itu berarti, bahwa kalau ada kekeliruan debitur atas benda yang diserahkan, kekeliruan itu tetap menjadi tanggungan penjual. Bukankah kewajiban penjual adalah memberikan prestasi yang telah diperjanjikan?
Masalahnya, apakah kalau kreditur masih menghendaki penyerahan benda yang diperjanjikan, ia perlu memberikan somasi?
Kalau kreditur masih menghendaki prestasi yang benar dari debitur –dengan kata lain masih menghendaki debitur menyerahkan benda yang diperjanjikan-- maka kreditur tidak perlu melancarkan somasi. Undang-undang –dalam peristiwa salah berprestasi -- tidak menuntut adanya somasi lebih dahulu (HgH Batavia 3 November 1904). Hak untuk menuntut pemenuhan perikatan dipunyai kreditur berdasarkan perikatan itu sendiri. Kreditur cukup protes, menawarkan penyerahan kembali benda yang telah diberikan kepadanya, dan minta penyerahan benda yang telah diperjanjikan.


Yang tidak memerlukan somasi
Bagaimana kalau kreditur masih menghendaki penyerahan prestasi yang benar, tetapi disamping itu juga menuntut ganti rugi?
Memang dengan wanprestasinya debitur, kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan perikatan disertai dengan ganti rugi (Pasal 1267 BW), namun untuk itu debitur harus sudah berada dalam keadaan lalai, sehingga disini diperlukan adanya somasi (Pasal 1243 BW).
Masalahnya sekarang, apakah dengan prestasi yang keliru, debitur sudah berada dalam keadaan wanprestasi dan karenanya tidak perlu ada somasi lagi? Dengan konsekuensinya, kreditur bisa menuntut pemenuhan disertai dengan ganti rugi atau menuntut pembatalan perikatan atau menuntut pembatalan disertai dengan ganti rugi?
Kalau --seperti disebutkan di atas-- salah berprestasi adalah sama dengan tidak berprestasi, maka mestinya pada peristiwa salah berprestasi, sama dengan pada peristiwa tidak berprestasi, tidak perlu ada somasi, karena dengan itu saja ia sudah dalam keadaan lalai dan karenanya wanprestasi (Rutten, Verbintenissenrecht, hal. 176). Dengan demikian, kalau gugatan kreditur didasarkan atas tindakan debitur yang bertentangan dengan kewajibannya dalam perjanjian, tidak perlu didahului dengan suatu somasi (HgH Batavia 3 November 1904, dimuat dalam Duparc hal. 63). Demikian pula penjual yang melancarkan tuntutan pembatalan perjanjian, tidak memerlukan somasi, kalau pembeli telah menghalang-halangi penjual untuk berprestasi (R.v.J. Batavia, 2 Januari 1903, dimuat dalam Duparc hal. 62). Kalau atas tuntutan ganti rugi yang dilancarkan kreditur, debitur membayar hutangnya, maka tidak perlu dipermasalahkan, bahwa kreditur belum melancarkan somasi (R.v.J. Semarang 22 April 1903, dimuat dalam Duparc hal. 62). Pernyataan debitur, bahwa ia  secara sepihak membatalkan perjanjian, dianggap sebagai pernyataan, bahwa debitur tidak mau memenuhi kewajiban perikatannya, dan karenanya terhadapnya tidak perlu lagi dilayangkan suatu somasi (R.v.J. Batavia 3 Februari 1904, dimuat dalam Duparc hal. 6). Pernyataan debitur, bahwa barang yang menjadi kewajibanya untuk diserahkan – yang berupa barang yang adanya pada musim tertentu saja -- tidak bisa didapat lagi, karena semuanya hasil panen musim itu telah dijual semua, merupakan pernyataan yang berakibat, bahwa untuk menuntut pembatalan dan atau ganti rugi, tidak perlu ada somasi lagi (R.v.J. Surabaya 29 Agustus 1906, dimuat dalam Duparc hal. 63). Dengan demikian, pernyataan debitur, bahwa ia tidak mau berprestasi, ada kalanya bisa ditafsirkan, bahwa debitur dengan sikapnya menolak berprestasi, tidak akan berubah dengan dilancarkannya somasi, atas sikap mana adalah patut, kalau kreditur tidak perlu lagi melancarkan somasi dan debitur sudah membawa dirinya dalam keadaan lalai.
Permasalahannya adalah, kalau orang yang terlambat berprestasi, baru dianggap telah wanprestasi, kalau ia setelah disomir dan tetap saja tidak memenuhi somasinya, sedang orang yang keliru berprestasi, dengan kekeliruan itu dianggap sudah wanprestasi, maka kepada mereka yang salah berprestasi tidak diberikan kesempatan (hak) untuk memperbaiki kekeliruannya, demi untuk menghindarkan diri dari berada dalam keadaan lalai. Apakah pendapat seperti tersebut di atas patut?
Dasar pemikirannya adalah, kalau debitur memberikan prestasi yang keliru --yang tidak baik– maka ia memang tidak telah memenuhi kewajiban perikatannya, ia telah melanggar apa yang telah disepakati dan karenanya telah melakukan pelanggaran kontrak yang positif (tidak memberikan yang seharusnya diberikan). Di sini kesalahannya ada pada prestasinya itu sendiri, bukan karena keterlambatan berprestasi, sehingga tidak bisa diterapkan ketentuan tentang keterlambatan prestasi. Pada keterlambatan prestasi memang debitur baru wanprestasi, kalau -tanpa ada dasar yang dibenarkan – tidak telah berprestasi sebagaimana mestinya.
Atas dasar prestasi yang salah, doktrin membedakan dua macam akibat yang berbeda, berdasarkan atas: apakah dengan kekeliruan prestasi (wanprestasi) itu, kreditur menderita rugi dalam wujud kekayaannya menjadi berkurang, karena telah dikeluarkannya ongkos-ongkos (seperti ongkos angkut) dan atau biaya reparasi. Ataukah kerugian kreditur berupa kehilangan keuntungan yang mestinya didapat (keuntungan yang diharapkan). Kerugian dalam bentuk sebagai yang disebutkan pertama, dalam doktrin disebut pelanggaran kontrak yang menimbulkan akibat yang positif, sedang yang kedua disebut pelanggaran kontrak yang menimbulkan akibat yang negatif (Rutten, Vebintenissenrecht, hal. 176). Orang menyebutnya sebagai pelanggaran kontrak yang positif dan pelanggaran kontrak yang negatif. Yang dimaksud dengan “positif“ di sini adalah kerugian  yang benar-benar telah diderita sebagai akibat pelanggaran perjanjian, sedang yang dimaksud dengan “negatif“ adalah kerugian yang masih di atas kertas (dalam perhitungan).

Untuk kerugian yang timbul karena wanprestasi yang positif, debitur wajib mengganti tanpa perlu ada somasi (Hof den Haag 14 April 1919, W. 10515 dan 24 Januari 1919, W. 10531, WPNR 1921, hal. 5). Sejalan dengan pendirian seperti itu, kiranya bagi seorang penyewa, untuk menuntut ganti rugi dari pemilik benda sewa, atas dasar kerugian yang timbul dari cacad benda sewa, tidak perlu mendahuluinya dengan suatu somasi (Hof den Haag 16 Juni 1919, W.10527).
Sebaliknya wanprestasi yang negatif, disamakan dengan keterlambatan prestasi, sehingga untuk tuntutan ganti rugi diperlukan adanya somasi untuk menetapkan debitur telah wanprestasi.
Kesimpulannya: dalam peristiwa-peristiwa tertentu, kreditur tidak perlu melancarkan somasi untuk menuntut pembatalan maupun ganti rugi.
Selanjutnya perlu diperhatikan bunyi Pasal 1243 BW yang berbicara tentang keterlambatan memenuhi kewajiban perikatan, yang hanya bisa terjadi pada perikatan yang lahir dari perjanjian. Konsekuensinya, untuk menuntut ganti rugi atas dasar tindakan melawan hukum, tidak perlu didahului dengan suatu somasi, karena hak tuntut ganti rugi pada peristiwa tindakan melawan hukum lahir dari undang-undang (HgH Batavia 12 Januari 1933, dimuat dalam T. 137 hal. 353). Setelah tuntutan ganti rugi dikabulkan oleh Pengadilan, maka debitur bisa terlambat memberikan ganti rugi, untuk mana perlu ada somasi
Memperbaiki Kelalaian
Menjadi pertanyaan, apakah debitur masih bisa memperbaiki kelalaiannya? Kalau kita berbicara tentang “memperbaiki kelalaian”, maka sudah tersimpul di sana, bahwa debitur sudah berada dalam keadaan wanprestasi. Jadi pertanyaannya adalah, apakah debitur yang sudah berada dalam keadaan lalai –sudah wanprestasi– masih boleh menyusulkan prestasinya dan dianggap tidak wanprestasi? Dengan kata lain, apakah debitur yang wanprestasi boleh memperbaiki kesalahannya, dengan konsekuensinya ia tidak lagi berada dalam keadaan lalai?
Karena kreditur pada asasnya tidak harus menggunakan haknya, maka dengan sepakat kreditur, seorang debitur boleh memperbaiki kekurangannya. Jadi masalahnya sudah tentu adalah, apakah tanpa persetujuan kreditur, debitur bisa dibenarkan untuk secara sepihak memperbaiki kekurangannya, dan memaksa kreditur harus mau menerimanya?

Pertama-tama tentunya harus dipertanyakan dulu, apakah prestasinya masih mempunyai nilai yang baik bagi kreditur? Kalau sudah tidak mempunyai nilai lagi atau paling tidak, sudah tidak mempunyai nilai sebagaimana seandainya prestasi itu diberikan dengan baik, maka kreditur berhak untuk menolak prestasi debitur yang disusulkan. Kiranya adil kalau kewajiban untuk membuktikan, bahwa prestasinya masih mempunyai nilai yang sama bagi kreditur, dengan seandainya diserahkan pada saat yang seharusnya, ada pada debitur.
Bagaimana kalau prestasi itu masih baik bagi kreditur?
Mengenai masalah ini ada perbedaan pendapat di antara para sarjana. Sebagian mau menerima perbaikan oleh debitur, sebagian lain menolak (J. Satrio, Perikatan Pada Umumnya, hal. 140. Losecaat Vermeer, hal. 185, Rutten, Verbintenissenrecht, hal. 184, A. Pitlo- Bolweg,  hal. 57).
Kalaupun debitur diberikan hak untuk memperbaiki kelalaiannya, kiranya hak itu  perlu dibatasi sampai sesaat sebelum kreditur menyatakan sikapnya atas wanprestasi debitur. Atas wanprestasi debitur, kreditur punya pilihan untuk (i) tetap minta pemenuhan prestasi dari debitur, baik disertai atau tidak disertai dengan tuntutan ganti rugi; atau (ii) menuntut pembatalan, baik disertai dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi. Kalau kreditur sudah menyatakan menuntut pembatalan perjanjian, maka debitur tidak bisa lagi memaksakan perbaikan kelalaian, sebab kalau dimungkinkan seperti itu, maka debitur pada waktu disomir bisa tetap enak-enak saja, sebab nanti kalau kreditur ngotot minta pembatalan, toh prestasi masih bisa disusulkan. Lalu dimana kepastian hukum. Mestinya upaya membantu meringankan beban debitur tidak boleh dengan mengorbankan kepentingan kreditur. 
Bagaimana kalau kreditur menuntut pemenuhan? Kalau kreditur hanya menuntut pemenuhan saja, kiranya tidak ada masalah. Debitur bisa memberikan prestasinya, kan yang diminta prestasi yang terhutang. Namun keadaan menjadi lain, kalau kreditur menuntut pemenuhan ditambah dengan ganti rugi. Harap diingat, sebagaimana sudah dikatakan di atas, permasalahannya adalah apakah dengan menyusulkan prestasi, debitur bisa memperbaiki kelalaiannya, sehingga menjadi tidak wanprestasi? Keadaan seperti itu bertentangan dengan tuntutan ganti rugi oleh kreditur, sebab hak atas ganti rugi yang dipunyai kreditur timbul dari wanprestasinya debitur. Jadi, bagaimanapun hak debitur untuk memperbaiki kelalaian dibatasi (i) sebelum kreditur menyatakan sikapnya terhadap wanprestasi debitur, dan (ii) kecuali kalau kreditur hanya menuntut pemenuhan saja.
Sudah tentu adalah menarik untuk mengetahui, apa dasar dari mereka yang menyetujui, bahwa debitur boleh memaksakan perbaikan atas kelalaiannya terhadap kreditur, selama kreditur belum menentukan sikap atas wanprestasinya debitur.
Kita coba telusuri dulu, bagaimana posisi debitur dalam waktu, antara saat debitur wanprestasi dan saat kreditur menyatakan sikanya. Kita perlu mencari tahu, sejak kapan suatu perikatan batal atas dasar adanya wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1266 BW, semua perjanjian timbal balik mengandung syarat batal, yaitu perjanjian menjadi batal, kalau dipenuhi syarat: debitur wanprestasi. Namun kebatalan itu tidak terjadi demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalannya kepada Hakim. Nah, sekarang kita perlu tahu, hak kreditur untuk menuntut pembatalan perjanjian berlangsung sampai kapan?  Pasal 1454 BW mengatakan: “Dalam semua hal, dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus hingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah 5 tahun”.
Apa kesimpulan yang bisa kita tarik? Ternyata kreditur boleh menunggu sampai 5 tahun sebelum ia terpaksa harus menyatakan, bahwa ia menghendaki perjanjian dibatalkan. Selama 5 tahun kreditur boleh tinggal diam dulu.
Apa konsekuensinya bagi debitur? Karena atas wanprestasi dari debitur, kreditur punya beberapa pilihan sikap, yaitu  - (i) menuntut pemenuhan, baik disertai atau tidak disertai dengan ganti rugi,  - (ii) menuntut pembatalan, dengan disertai atau tanpa tuntutan ganti rugi, maka selama waktu debitur hidup dalam ketidakpastian. Debitur tidak bisa menduga sikap apa yang akan diambil oleh kreditur, yang berarti ia tidak bisa membuat persiapan prestasi yang pasti.
Untuk menjaga kemungkinan kreditur tetap menuntut pemenuhan, maka debitur harus menyiapkan prestasi yang akan dituntut oleh kreditur, terutama karena ada resiko kenaikan harga. Kalau prestasi itu belum dipunyai oleh debitur, maka ia harus cepat-cepat membelinya dari pihak lain, untuk menjaga kenaikan harga. Apalagi kalau kreditur menuntut ganti rugi juga. Bukankah ganti rugi dalam peristiwa seperti itu dihitung dari selisih antara harga pada saat transaksi ditutup dengan harga pada saat prestasi diberikan? Namun tidak ada yang bisa menjamin atau menerka, apakah kreditur benar akan menuntut pemenuhan. Bukankah kreditur bisa menuntut pembatalan? Kalau kreditur menuntut pembatalan, maka semua persiapan menjadi tidak berguna. Bayangkan kalau prestasi sudah disiapkan oleh debitur dan setelah menunggu sekian tahun, tahu-tahu kreditur minta pembatalan, berapa ruginya debitur? Memang harus diakui, bahwa semua itu terjadi karena ulah debitur sendiri, bukankah itu buntut dari wanprestasinya debitur? Dan di samping itu, dengan wanprestasinya debitur, debitur mungkin sekali telah membawa kreditur dalam keadaan yang tidak baik dan kesempatan kepada debitur untuk memaksakan prestasi susulan bisa membuat posisi kreditur menjadi lebih sulit (Rutten, Verbintenissenrecht, hal. 185).
Namun patut untuk juga dipertimbangkan, apakah kreditur patut untuk menyiksa debitur, kalau kreditur bisa mencapai hasil yang sama dengan cara yang lebih sedikit menyiksa debitur, kalau kreditur tidak punya keperluan untuk berbuat seperti itu? Bukankah bisa kita katakan, bahwa sikap kreditur menunda-nunda pernyataan sikapnya, tanpa suatu kepentingan yang patut, merupakan penyalahgunaan hak dan karenanya sikap yang demikian adalah melawan hukum? Paling tidak, bukankah sikap kreditur seperti itu menunjukkan adanya iktikad buruk dari kreditur, dan karenanya tidak perlu mendapat perlindungan hukum?
Dengan latar belakang pemikiran seperti tersebut di atas, kiranya kita bisa mengerti pendirian para sarjana, yang menyetujui prinsip, bahwa selama kreditur, atas wanprestasinya debitur,  belum mengambil sikap, yang tidak memungkinkan lagi debitur menyusulkan prestasi dengan tanpa merugikan kreditur, maka kiranya patut, kalau debitur bisa mendesak agar kreditur menerima prestasi susulan debitur. “ Mendesak “ di sini adalah “ secara sepihak “ memaksa kreditur untuk menerima susulan prestasi. Kalau dengan persetujuan kreditur, tidak perlu dipermasalahkan. Para pihak bisa saling sepakat untuk merubah perjanjian, bahkan bisa membatalkan perjanjian yang ada (Pasal 1338 ayat 2 BW). Dengan dibenarkannya debitur menyusulkan prestasi sesudah debitur wanprestasi, maka debitur sekarang punya sarana untuk mengakhiri waktu penantian pernyataan sikap kreditur – yang tanpa ada kepastian -- yang sangat menyakitkan baginya. 
Yang perlu ditegaskan di sini adalah, bahwa dengan menyusulkan prestasi, debitur tidak lagi memikul akibat dari wanprestasi, unsur kelalaiannya menjadi hapus, dengan konsekuensinya lebih lanjut, kreditur tidak berhak atas tuntutan ganti rugi.

Yang belum dibahas adalah, apakah kreditur boleh (dibenarkan) menerima prestasi debitur yang sudah wanprestasi? Kalau tidak boleh, untuk apa kita permasalahkan upaya prestasi susulan debitur?
Sudah tentu bisa. Kiranya tidak ada dasar untuk melarang kreditur menyetujui dan menerima susulan prestasi. Dalam peristiwa seperti di sini, yang bisa dipermasalahkan adalah apakah kreditur punya hak untuk menolak prestasi susulan? Kalaupun pada kreditur adalah “hak“, hak untuk menolak prestasi yang disusulkan, perlu diingat suatu hak boleh digunakan boleh tidak. Kalau “harus“ dilaksanakan itu namanya“ kewajiban “ bukan hak. Terhadap hutang debitur, kreditur bahkan berhak untuk membebaskan debitur dari kewajiban pembayarannya (kwijtschelden). Dengan demikian, kalau seorang penyewa mengirimkan uang sewa kepada pemilik rumah, sesudah penyewa berada dalam keadaan lalai, dan uang itu diterima oleh orang yang menyewakan, maka dengan penerimaan itu haruslah dianggap, bahwa orang menyewakan menerima dengan baik prestasi yang disusulkan sebagai tindakan debitur memperbaiki kelalaiannya. Jalan pikiran seperti itu juga dipunyai oleh RvJ Surabaya dalam keputusannya tanggal 22 September 1926, dimuat dalam T.127 : 226. 
Dengan dasar pemikiran seperti tersebut di atas, kiranya kita, atas dasar pertimbangan kepatutan, bisa menerima, bahwa debitur harus diberikan hak untuk memperbaiki kelalaiannya dengan menyusulkan prestasinya yang terhutang, selama kreditur belum mengambil sikap, yang tidak memungkinkan lagi debitur menyusulkan prestasinya, tanpa merugikan kreditur. Jadi dasarnya adalah kepatutan. (Selesai).
Purwokerto, 17 September 2010


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar